Common

Benarkah Utang Indonesia Berbahaya?

Belakangan ini sering sekali kita membaca berita mengenai utang Indonesia yang terlihat sangat banyak dan mengkhawatirkan. Utang Indonesia seperti yang dilaporkan Kementerian Keuangan sehingga Maret 2019 menunjukkan angka Rp5.542 triliun. Baik pihak pemerintah maupun oposisi terus mendengungkan soal hal ini, baik pro maupun kontra. Jika kita tidak cermat, tentu saja utang tersebut terlihat sangat besar, namun apa sebenarnya yang terjadi?

www.shutterstock.com/1131624908
                                www.shutterstock.com/1131624908

 

Dari Rp5.000 triliun lebih utang tersebut, Rp 2.724,1 triliun adalah utang pemerintah dan bank sentral (BI). Kemudian, utang swasta termasuk badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 2.818,5 triliun. Oleh karena itu, jika kita hanya hitung utang pemerintah, sebenarnya saat ini masih jauh dari batas aman sesuai UU yakni di angka 60%. Dengan PDB sebesar Rp14.500 triliun, utang pemerintah dan bank sentral berada di angka 18,6% dari PDB. Sementara jika semua utang dihitung dan dibandingkan dengan PDB, angka yang didapat adalah 38% dari PDB.

Utang sektor swasta menjadi sorotan BI dalam beberapa tahun terakhir, karena jumlahnya naik berlipat ganda dalam 5 tahun terakhir. BI sudah memberikan peringatan kepada perusahaan swasta untuk berhati-hati dalam melakukan pinjaman, terutama dalam mata uang asing. Karena walaupun pemerintah tidak ikut campur dalam hal pembayaran tersebut, namun pemerintah bisa kena getahnya jika mereka tidak mampu membayar, seperti kasus 1998. Oleh karena itu, BI selaku regulator moneter meminta setiap perusahaan menjaga tingakt utang perusahaanya dan digunakan untuk hal yang efektif dan produktif.

Dibandingkan dengan negara lain, persentase utang Indonesia jelas lebih rendah. Dikutip dari situs tradingeconomics.com perbandingan utang Indonesia dengan negara lain masih tergolong rendah. Malaysia mempunyai utang 51% terhadap PDB, Singapura mempunyai utang 110% terhadap PDB, Amerika Serikat mempunyai utang 105% terhadap PDB bahkan Jepang mempunyai utang 220% terhadap PDB! Namun begitu, kenapa negara-negara tersebut terlihat aman-aman saja?

Jawabannya adalah, walaupun negara-negara tersebut punya persentase utang lebih tinggi dari Indonesia, namun utangnya dalam mata uang lokal. Ambil contoh Jepang, dimana hampir sebagian besar utangnya dalam bentuk yen. Selain itu, utangnya juga dibeli oleh masyarakatnya sendiri amupun perusahaan keuangan Jepang. Hal ini tentu menguntungkan Jepang, karena tidak perlu khawatir dengan risiko nilai tukar.

Bagaimana dengan Indonesia? Laporan terakhir menunjukkan hampir 40% utang Indonesia dipegang oleh institusi asing, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya. Jika lembaga ini merasa ekonomi Indonesia tidka menguntungkan buat mereka, sewaktu-waktu mereka bisa menjual surat utang Indonesia dan keluar dari pasar Indonesia. Jika ini terjadi, efeknya adalah nilai tukar menjadi tertekan dan bisa menimbulkan kekacauan jika terus berlanjut, paling tidak inflasi akan meningkat karena produk impor jadi lebih mahal.

Di sisi lain, pemerintah belum bisa berhenti dari utang. Selama APBN dirancang untuk terus defisit, selama itu pula lah utang negara akan terus bertambah, karena untuk menutup defisit yang terjadi. Untuk tahun 2019, defisit APBN diproyeksikan sebesar 1,8% dari PDB atau sekitar Rp280 triliun rupiah. Angka ini lebih kecil dari tahun 2018 yang dipatok pada 2,3% dari PDB. Kecenderungan untuk memperkecil jumlah utang tentu merupakan hal yang baik untuk Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya ekspor.

Pengelolaan utang pemerintah juga harus diawasi. Utang yang digunakan untuk kebutuhan produktif seperti pembangunan energi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan akan menghasilkan kemampuan pembayaran balik utang tersebut di masa depan. Bagaimana pendidikan dan kesehatan bisa membayar utang? Jika masyarakat suatau negara sehat dan produktif, tentu aktivitas ekonomi juga meningkat dan pada gilirannya menambah pemasukan negara dari aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Pemerintah juga dituntut untuk lebih kreatif dalam hal mencari pemasukan negara selain pajak. Hal ini untuk menekan ketergantungan terhadap utang, terutama utang dari luar negeri. Pemasukan lain berupa cukai ataupun deviden BUMN harus bisa didorong untuk lebih besar. Karena jika pajak yang dinaikkan, justru bisa menjadi penghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Pungutan-pungutan dan retribusi lainnya juga bisa ditingkatkan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Apa yang bisa kita lakukan dalam membantu pemerintah? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, diantaranya:

  1. Mengurangi konsumsi produk-produk impor. Impor yang berlebihan akan menguras devisa dan membuat neraca dagang defisit. Neraca dagang yang defisit pada akhirnya akan membuat negara harus mencari dolar di pasar dengan cara berutang.
  2. Membeli produk surat berharga, bisa berupa Obligasi Ritel Indonesia atau Sukuk Ritel Indonesia. Dengan membeli surat utang negara, artinya kita membantu negara dalam penyediaan dana untuk pembangunan tanpa harus melibatkan pihak asing. Selain itu juga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, karena obligasi tersebut diterbitkan dalam mata uang rupiah.
  3. Mengurangi transaksi valas yang tidak perlu, apalagi untuk ajang spekulasi. Karena setiap mata uang asing yang ingin kita miliki, harus tersedia di pasar dan dicukupi oleh pemerintah. Jika kurang, maka pinjaman menjadi solusi bagi pemerintah.
  4. Tidak ikut-ikutan menyebar kepanikan. Peristiwa 1998 menjadi lebih buruk akibat adanya hasutan untuk melakukan penarikan dana besar-besaran sehingga terjadi kekurangan likuiditas perbankan. Pada akhirnya, banyak bank ditutup dan menambah buruk kesan ekonomi Indonesia.

Kembali ke judul, apakah utang Indonesia berbahaya? Jawabannya tergantung dari perspektif mana Anda menilai. Dari sisi nominal, jelas utang Indonesia sebesar Rp5.000 triliun lebih adalah angka yang luar biasa banyak. Namun kalau kita lihat dari sisi persentase terhadap PDB, tentu saja ini masih dalam batas aman. Pembayaran bunga dan cicilan utang oleh negara memang bertambah setiap tahun, namun pendapatan negara juga selalu ditingkatkan. Bahkan pemerintah menargetkan keseimbangan neraca primer akan positif, yang artinya pemerintah tidak lagi membuat utang baru untuk membayar utang yang lama.

Dengan keseimbangan neraca primer yang positif, diharapkan di masa depan utang Indonesia terus menurun jumlahnya. Dengan penurunan utang, diharapkan negara punya ruang lebih banyak untuk mengalokasikan dana dari APBN untuk pembangunan, baik yang sifatnya fisik maupun pembangunan sumber day amanusia Indonesia. Karena dengan menurunnya utang, beban pembayaran pokok dan bunga juga akan terus turun. Namun, tentu saja tidak bisa dibuat nol karena tujuan utang juga bisa menjadi alat politik dan daya tawar dengan negara lain. Tentu saja kita semua berharap negara ini tidak masuk dalam jebakan utang dan perangkap utang, karena tidak mampu membayar utangnya.

Sebagai warga negara yang baik juga, hendaknya kita tetap patuh membayar pajak, karena pajak adalah sumbangan terbesar bagi pendapatan negara. Jika kita memboikot ataupun tidak mau membayar pajak dengan semestinya, pemerintah tentu harus berutang untuk menutup kekurangan belanja dalam APBN. Hal ini justru malah membuat utang pemerintah akan semakin bertambah. Tetap berpandangan positif terhadap utang negara saat ini, namun sifat kritis juga tetap harus ada. Karena utang yang disalurkan untuk hal yang tidak tepat, hanya akan menambah beban pemerintah di masa depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *